Kekacauan Dualisme di PB Muay Thai Indonesia Ancaman bagi Atlet Nasional

Kekacauan Dualisme di PB Muay Thai Indonesia Ancaman bagi Atlet Nasional

Ketidakpastian melanda dunia bela diri nasional akibat konflik di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet dari seluruh Indonesia merasa terpuruk akibat polemik yang berkepanjangan.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Mengguncang Bursa

Masalah administratif dan dugaan intimidasi terhadap atlet dan orang tua semakin memperburuk situasi. Jika tidak ada penyelesaian, mereka berencana mengadu ke DPR untuk mencari keadilan.

Persoalan Legalitas: 30 Pengprov Tiba-Tiba Dijabat PLT

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Farel Alfaret, mengungkapkan adanya ketidakberesan dalam proses kepengurusan. Ia mencatat ada penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi secara mendadak tanpa melalui pencabutan SK kepengurusan yang lama.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya.

Pengawasan terhadap ini semakin penting, mengingat masalah SK dan pembekuan pengurus daerah terjadi tanpa adanya surat peringatan atau rapat yang transparan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahnya.

Baca juga: Emil Audero Berhasil Memimpin Cremonese Menang atas AC Milan

Dugaan Intimidasi Terhadap Atlet dan Orang Tua

Polemik ini berimbas pada kesehatan mental atlet, di mana banyak dari mereka mengalami tekanan yang berlebihan. Perwakilan orang tua menyampaikan adanya intimidasi dari pihak tertentu yang mengganggu konsentrasi pertandingan para atlet.

Kondisi psikologis yang tertekan ditakutkan akan berdampak negatif terhadap prestasi Muay Thai Indonesia dalam kompetisi internasional. Dalam situasi ini, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal mendesak agar diadakan audiensi terbuka untuk transparansi status atlet nasional.

Transparansi di dalam organisasi amat penting untuk memastikan semua atlet merasa aman dan diperhatikan, sehingga mereka dapat berfokus pada persiapan untuk pertandingan.

Siap Tempuh Jalur RDPU di Komisi X DPR RI

Meski masih menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, pihak Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menekankan komitmen mereka untuk membawa konflik ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka berencana untuk melibatkan lembaga legislatif jika tidak ada tanggapan positif.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Setiap pengurus daerah, termasuk dari Papua dan DKI Jakarta, terus bersatu untuk menuntut keadilan bagi para atlet Muay Thai yang telah berjuang keras untuk cabang olahraga ini.

Baca juga: Kylian Mbappe Berperan Penting dalam Kemenangan Real Madrid atas Real Oviedo